TENTANGKITA.CO – Penyidik Badan Reseser Kriminal (Bareskrim) dan Polda Metro Jaya memburu otak atau pelaku utama pidana TPPO dalam kasus jual beli ginjal jaringan Bekasi – Kamboja.
Sampai saat ini, polisi sudah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus jual beli ginjal jaringan Bekasi – Kamboja yang masuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan Bareskrim Polri masih terus melakukan pendalaman terhadap pelaku utama penjualan organ tubuh,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, seperti dilansir pmjnews.com pada Senin 24 Juli 2023.
Dari 12 orang yang menjadi tersangka, ada seorang oknum polisi berinisial Apipda M dan pegawai Direktoran Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kemenkumham, berinisial AH.
Di tempat terpisah, sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan peran Aipda M dalam kasus TPPO jual beli ginjal jaringan Bekasi – Kamboja masuk dalam perbuatan pidana.
BACA JUGA: Bansos KJP Bulan Agustus 2023 Kapan Cair: Sebelum Tanggal 4 Pantau Medsos Disdik DKI dan P4OP
“Sudah jelas pidana ya, ancaman pidana. Tentu langkah-langkah pidana disertai dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan Propam nantinya. Baik itu melalui kode etik apalagi kalau pidana,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Jumat 21 Juli 2023.
Meski begitu, Trunoyudo belum menyampaikan secara detail proses yang dilakukan Propam Polda Metro Jaya nantinya, termasuk kemungkinan untuk dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
RUMAH SAKIT MILITER
Jaringan jual beli ginjal Bekasi – Kamboja diketahui melakukan transplantasi organ tubuh dari korban kasus TPPO di Rumah Sakit Preah Ket Mealea.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Hengki Haryadi, RS Preah Ket Mealea tempat proses transplantasi korban jual beli ginjal Bekasi – Kamboja itu merupakan rumah sakit militer yang berada di Ibu Kota Kamboja, Phnom Penh.
“Iya, RS militer di Phnom Penh,” ujar Hengki dalam keterangannya seperti dilansir pmjnews.com pada Sabtu 22 Juli 2023.
Dengan status RS militer itu, tim gabungan Divisi Hubungan Internasional (Divhubnet) Polri dan Polda Metrio Jaya mengalami kesulitan mengusut TPPO jual beli ginjal jaringan Bekasi – Kamboja.
BACA JUGA: Rekening Panji Gumilang dan Al Zaytun Diblokir: Transfer Bisa, Tarik Cuma Bisa 10%
“Kami bentuk tim dengan Kadivhubinter, Bareskrim Polri, bagaimana misi kita pertama menyelamatkan agar tidak terjadi transplantasi itu. Mencegah,” kata Kombes Hengki Haryadi.
Sementara itu, tersangka dan juga koordinator TPPO jual beli ginjal Hamim, mengaku dirinya berbohong kepada keluarga dan istri tentang pekerjaannya.
Hanim mengatakan bahwa dirinya menyampaikan kepada istrinya bahwa dia bekerja sebagai kuli proyek di Kamboja.
“Dalih saya ngomong ke istri kerja proyek,” ujar Hanim di Polda Metro Jaya pada Jumat 21 Juli 2023.
Hanim juga mengaku pernah mendonorkan ginjal untuk menutup utang orang tua dan perihal ketiadaan tempat tinggal.
“Saya donor ginjal untuk keluarga, terhimpit hutang orang tua sama kan posisi orang tua tidak punya rumah, jadi numpang di orang lain, uang donor dibeliin rumah,” kata dia.
Kini Hanim yang beralih menjadi perekrut maupun koordinator ditangkap Polda Metro Jaya bersama dengan 11 tersangka lain. “Keluarga tau kerja begini pas saya tertangkap.”
Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku akan menindak tegas oknum polisi yang terlibat kasus TPPO dan sindikat pelaku tindak pidana itu.
“Semua kami proses, baik sindikatnya maupun oknum Polrinya sendiri kita proses. Kita proses pidana, kalau masalah itu kita enggak pernah ragu-ragu,” ujar Sigit dalam keterangannya dikutip Sabtu 22 Juli 2023.
Sebelumnya, anggota polisi Aipda M turut terlibat dalam kasus TPPO penjualan ginjal di Bekasi dengan membantu para tersangka sindikat tindak pidana itu untuk menghilangkan jejak setelah kasusnya terbongkar.
Aipda M sendiri mengaku tidak mengenal para tersangka TPPO. Oknum polisi itu hanya dihubungkan dengan para tersangka melalui sopir taksi online untuk membantu menghilangkan jejak.
Atas perannya itu, Aipda M diberi uang sekitar Rp 612 juta. “Ada oknum Polri yang saat itu dimintain tolong oleh sindikat untuk minta perlindungan dengan harapan kasusnya dihentikan. Namun semua kami proses, baik sindikatnya maupun oknum Polrinya,” kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo.