TENTANGKITA.CO – Wakil Mengeri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menanggapi kontroversi terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaytun dan pimpinannya Syaikh Panji Gumilang.
Pondok Pesantren Al Zaytun yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dan Syaikh Panji Gumilang sebagai pimpinannya mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Potongan video pendek yang menggambarkan aktivitas keagamaan di Pondok Pesantren dan pemikiran Syaikh Panji Gumilang yang beredar di media sosial belakangan ini memunculkan kontroversi di kalangan tokoh dan umat Islam.
Terkait dengan hal itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa’adi berharap Pondok Pesantren Al Zaytun dan pimpinannya Syaikh Panji Gumilang bersikap terbuka.
Wamenag Zainut Tauhid pun meminta pimpinan Al Zaytun kooperatif untuk menjalin komunikasi dan dialog dengan organisasi massa (ormas) Islam.
Harapan dari Wamenag Zainut Tauhid itu disampaikan dengan melihat munculnya dugaan bahwa ajaran di Pondok Pesantren Al Zaytun dan Panji Gumilang menyimpang.
“Agar semua menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang,” ungkap Wamenag Zainut Tauhdi di Jakarta, Rabu 21 Juni 2023, seperti dilansir pmjnews.com.
Wamenag Zainut Tauhid menegaskan bahwa Kemeng tidak memiliki hak untuk menghakimi pondok pesantren tertentu sesat atau menyimpang terkait dengan ajaran yang disebarkan.
Menurut dia, ranah untuk menghakimi apakah ajaran di pondok pesantren itu menyimpang atau sesat merupakan ranah kewenangan ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
BACA JUGA: KJP Juli 2023 Kapan Cair dan Aturan Baru Batas Tarik Tunai dari Dinas Pendidikan DKI
Untuk itu, Wamenag Zainut Tauhid berharap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun segera duduk bersama dengan ormas Islam tersebut untuk berdialog dan tabayun terkait dengan tudingan ada pemahaman ajaran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang.
Meski begitu, orang nomor dua di Kemenag itu mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, dan saling menasihati dengan dasar kebenaran.
“Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayun dan husnudzan. Dan tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik, yang dapat membuat suasana semakin gaduh,” ujarnya.
Dari penelusuran tentangkita.co, petinggi Kemenag pernah memberikan pernyataan tentang Pondok Pesantren Al Zaytun dan pimpinannya Syaikh Panji Gumilang pada 2012. Ketika, Menteri Agama dijabat oleh Suryadharma Ali.
BACA JUGA: Kesaksian Ustadz Adi Hidayat: Mencium Aroma Wangi di Makam Mbah Moen
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah melakukan kajian dan kunjungan langsung untuk mengetahui pandangan keagamaan dan kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun dan sosok Panji Gumilang.
Meski begitu, terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara hasil kunjungan petinggi Kemenag dan rekomendasi dari tim bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
Rekomendasi MUI
MUI membentuk tim peneliti khusus untuk mengungkap sederet fakta dan temuan pada 2002 yang terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Tim bentukan Majelis Ulama Indonesia itu bekerja selama empat bulan dengan melakukan kajian pustaka dan mendokumentasikan semua sumber yang dapat memberikan informasi komprehensif tentang sejarah, latar belakang berdirinya dan sistem pendidikan Pondok Pesantren Al Zaytun.
MUI memandang kontroversi Al Zaytun berkaitan dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahami.
Berikut temuan tim peneliti bentukan Majelis Ulama Indonesia pada 2002:
- Ditemukan indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara MAZ) dengan organisasi NII KW IX, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan
- Terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktikkan organisasi NII KW IX. Seperti mobilisasi dana yang mengatasnamanakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Alquran yang menyimpang dan mengafirkan kelompok di luar organisasi mereka
- Ditemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, sebagaimana dimuat dalam majalah Al-Zaytun.
- Persoalan Pondok Pesantren Al Zaytun terletak pada aspek kepemimpinan yang kontroversial (AS Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan) yang memiliki kedekatan dengan organisasi NII KW IX
- Ada indikasi keterkaitan sebagian koordinator wilayah yang bertugas sebagai tempat rekrutmen santri Pondok Pesantren dengan organisasi NII KW IX
Berdasarkan sejumlah temuan itu, MUI merekomendasikan beberapa usaha lebih lanjut oleh Pimpinan Harian MUI:
- Memanggil pimpinan Pondok Pesantren untuk dimintai klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat dari envestigasi Tim Peneliti MAZ MUI
- Dikarenakan persoalan mendasar Pondok Pesantren terletak pada kepemimpinannya, diharapkan Pimpinan Harian MUI dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk membenahi masalah kepemimpinan di Pondok Pesantren
- Pimpinan Harian MUI perlu mengambil keputusan yang sangat bijak dan arif menyelamatkan pondok pesantren Al-Zaytun dengan berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umat.
Pandangan Menteri Agama (ketika itu) Suryadharma Ali
Sekitar 10 tahun setelah adanya rekomendasi tim peneliti Pondok Pesantren Al Zaytun, pada 2012 ternyata Menteri Agama ketika itu Suryadharma Ali justru memiliki pandangan yang berbeda.
Menurut Suryadharma Ali, Pondok Pesantren atau Ma’had Al Zaytun (MAZ) bukan sebagai sarana pendidikan garis keras atau radikal.
Bahkan, menurut Menag era pemerintahah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, MAZ sangat tepat dijadikan tempat percontohan pengelolaan pendidikan yang asri dan ramah dengan lingkungan.
BACA JUGA: NU Jawa Barat: Mondok di Pesantren Al Zaytun Haram, Ini Alasannya
“Pondok pesantren ini jauh dari kesan penganut Islam garis keras, apalagi tadi kita disuguhi dengan penyajian musik yang beraneka ragam baik dari jenis maupun syairnya,” kata Menag saat bersilaturahmi di Ponpes Al Zaytun, Haurgeulis, kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu siang 25 Maret 2012 3 seperti dilansir laman Kemenag.
Menag saat itu didampingi oleh Indah Suryadharma Ali, Dirjen Pendidikan Islam Nur Syam, serta pejabat Kemenag dan fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan.
Menurut Menag ketika itu, kesan yang sampaikan di media salah jika pesantren Al Zaytun terdapat aliran keras, apalagi ada ideologi bahwa pesantren ini ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII.
“Saya pun banyak ditentang bahwa kunjungan saya cuma sebentar di Al Zaytun. Saya bilang pada mereka jangan mengoreng-goreng bahwa Al Zaytun aliran keras, dan saya juga memberi tahu kepada ulama bahwa semua itu salah,” tandasnya.
Suryadharma Ali justru menilai Pondok Pesantren Al Zaytun merupakan pondok pesantren yang luar biasa di mana santrinya diajarkan semua ilmu pengetahuan. Banyak tokoh-tokoh dari PPP yang anaknya sekolah di Al Zaytun.
BACA JUGA: NU Jawa Barat: Mondok di Pesantren Al Zaytun Haram, Ini Alasannya
“Kasihan alumni Al Zaytun yang ingin mencari kerja. Alhamdulilah sekarang image negatif sudah sirna, orangtua yang menyekolahkan anaknya berterima kasih kepada saya,” kata Suryadharma Ali yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum PPP.
Dia kemudian menyarankan agar Pondok Pesantren Al Zaytun lebih membuka diri bagi masyarakat dan ulama sehingga lebih dirasakan manfaat keberadaan Ponpes dalam memberikan sumbangsihnya bagi bangsa.
“Dengan lebih terbuka, maka masyarakat akan lebih mengetahui bahwa Al Zaytun bukanlah seperti yang diduga selama ini, yaitu tempat ajaran ekstrem. Di sini selain ilmu agama, justru banyak penelitian tentang pertanian, peternakan yang berguna bagi masyarakat. Juga tak kalah penting juga ditanamkan komitmen terhadap NKRI,” katanya.
Suryadharma Ali juga mengusulkan agar pesantren ini menjadi tuan rumah penyelenggaran halaqah alim ulama pondok pesantren.
BACA JUGA: Catat, Inilah Sejumlah Lokasi Salat Idul Adha 1444 H di Bekasi yang Digelar Muhammadiyah
Menurut dia, dengan adanya halaqah, maka para kiai bisa menimba ilmu tentang pengelolaan ponpes modern seperti Al Zaytun.
“Kita bisa lihat penataan bangunan dengan lingkungan yang asri dan akrab dengan lingkungan, dari situ muncul inspirasi dan motivasi para alim ulama agar mengelola pendidikan lebih baik dari sekarang,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut Pemimpin Ponpes Al Zaytun, Syaikh Panji Gumilang menyatakan siap menyelenggarakan halaqah alim ulama, dengan tema khusus ketahanan pangan bagi Indonesia.
“Kalau halaqah soal halal dan haram, itu sudah biasa, dan sering dilakukan. Mari para alim ulama berpikir agar bangsa ini terselamatkan dari ancaman krisis pangan. Kami tegaskan bahwa kami siap terbuka kepada umat Islam Indonesia, dan siap menyelenggarakan halaqah ketahanan pangan,” kata Panji Gumilang.