TENTANGKITA.CO, JAKARTA — Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang berisi desakan pemberlakukan gencatan senjata kemanusian di Gaza, Palestina.
Utusan Palestina untuk PBB mengecam kegagalan resolusi tersebut dengan menyebut hal itu sebagai bencana.
Perang Israel yang terus berlanjut di Gaza, menurut Utusan Palestina, akan menyebabkan lebih banyak kekejaman, pembunuhan, dan kehancuran.
Resolusi tersebut didukung oleh 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, sementara Inggris abstain dan satu suara veto dari Amerika Serikat.
BACA JUGA: Celoteh Cing Abdel: Salah Kaprah Soal Putusan MK, Katanya Gibran Padahal Kaesang
DK PBB kemarin, Jumat 8 Desember 2023 waktu setempat, mengadakan sidang darurat untuk membahas situasi bencana di Jalur Gaza sebagai akibat dari agresi brutal Israel yang terus berlanjut terhadapnya.
Ekuador, yang memimpin dewan tersebut sejak Desember, telah menyerukan diadakannya sidang tersebut sebagai tanggapan atas meningkatnya agresi Israel terhadap rakyat Palestina.
Uni Emirat Arab, seperti dilansir Kantor Berita Palestina WAFA, juga telah mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza.
SERUAN PRESIDEN MAHMOUD ABBAS
Di tempat terpisah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan segera agresi Israel menghentikan agresi mereka di Jalur Gaza.
Mahmoud Abbas menyerukan diadakannya konferensi perdamaian internasional untuk mencari solusi politik permanen yang mengarah pada kemapanan dari negara Palestina.
Dalam wawancara dengan Reuters di kantornya di Ramallah, Presiden Abbas mengatakan konflik antara Israel dan Palestina secara umum telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan sehingga memerlukan konferensi internasional dan jaminan dari kekuatan dunia.
Sejalan dengan agresi di Gaza, dia mengatakan militer Israel telah mengintensifkan serangan mereka di mana-mana di Tepi Barat yang diduduki selama setahun terakhir dengan pemukim meningkatkan kekerasan di kota-kota Palestina, menurut Reuters.
BACA JUGA: DEBAT Cawapres: Isu Polhukam, Siapa Unggul, Gibran, Imin Atau Mahfud?
Mahmoud Abbas menegaskan kembali pendiriannya yang mendukung negosiasi dan perlawanan damai untuk mengakhiri pendudukan yang telah berlangsung lama.
“Saya setuju. Saya mendukung negosiasi berdasarkan konferensi perdamaian internasional dan di bawah naungan internasional yang akan mengarah pada solusi yang akan dilindungi oleh kekuatan dunia untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur,” kata Mahmoud Abbas.
Menurut dia, Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) telah mematuhi semua perjanjian perdamaian yang ditandatangani dengan Israel sejak Perjanjian Oslo tahun 1993 dan pemahaman yang mengikutinya selama bertahun-tahun, namun Israel telah mengingkari janjinya untuk mengakhiri pendudukan.
PEMILIHAN PRESIDEN
Mengenai penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen, Abbas berkata: “Siapapun yang menang, dialah yang menang, ini akan menjadi pemilu yang demokratis.”
Presiden Abbas mengatakan dia berencana mengadakan pemilu pada April 2021 tetapi utusan Uni Eropa mengatakan kepadanya sebelum tanggal jatuh tempo bahwa Israel keberatan dengan pemungutan suara di Yerusalem Timur sehingga dia terpaksa membatalkannya, kata Reuters.
Dia bersikeras bahwa tidak akan ada pemilu tanpa Yerusalem Timur, dan mengatakan bahwa PA pernah mengadakan tiga putaran pemilu di masa lalu yang mencakup Yerusalem Timur sebelum Israel memberlakukan larangan tersebut, tambah Reuters.
BACA JUGA: Tentara Israel Telanjangi Puluhan Pria di Jalur Gaza, Teror Apa Lagi Ini?
“Amerika Serikat mengatakan kepada kita bahwa mereka mendukung solusi dua negara, bahwa Israel tidak diperbolehkan menduduki Gaza, menjaga kendali keamanan Gaza atau mengambil alih tanah dari Gaza,” ujarnya mengenai posisi AS terhadap agresi Israel di Gaza. .
Mahmoud Abbas mengatakan bahwa PA masih hadir di Gaza sebagai sebuah institusi dan masih membayar gaji dan pengeluaran bulanan yang diperkirakan mencapai U$140 juta untuk karyawan, pensiunan, dan keluarga yang membutuhkan. PA masih memiliki tiga menteri yang hadir di Gaza, tambahnya.
“Gaza saat ini bukanlah Gaza yang kalian kenal. Gaza hancur, rumah sakitnya, sekolahnya, infrastrukturnya, gedungnya, jalannya, masjidnya hancur. Tidak ada yang tersisa,” ujarnya.