TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Jumlah pulau di Indonesia bertambah 63 setelah Badan Informasi Geospasial (BIG) menemukan pulau itu di berbagai wilayah.
Sebelumnya, pada Oktober 2023, berdasarkan hasil dari proses penelaahan 32 pulau yang ditelaah, diperoleh 28 pulau berhasil ditelaah dan statusnya diterima, dan empat pulau masih ditunda karena masih diperlukan konfirmasi kembali dari Masyarakat setempat.
“Penambahan jumlah pulau ini terungkap melalui hasil pengkajian lapangan terbaru yang dilakukan peneliti BIG,” ujar Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam konferensi pers di Gedung Antara Herigate Center di Jakarta, Kamis (12/12).
Dia mengatakan penemuan itu hasil kerja sama dengan kementerian teknis terkait dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi, seperti Lidar dan citra satelit.
Ke-63 pulau baru tersebut tersebar di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat.
Sebelumnya, pulau-pulau tersebut berada di kawasan terluar sehingga tidak terdeteksi karena kondisi geografis yang terisolasi.
Atas penemuan tersebut, kata dia, secara keseluruhan jumlah pulau yang telah bernama dan memiliki koordinat resmi di Indonesia mencapai 17.380 pulau pada 2024.
Ini Jumlah pulau Di Indonesia:
- Tahun 2023 tercatat 17.374 pulau
- Tahun 2022 tercatat 17.024 pulau
- Tahun 2020 tercatat 16.771 pulau
[Data BIG]
Dia mengatakan puluhan pulau baru Indonesia yang terinventarisasi itu sudah memenuhi empat syarat utama untuk dikategorikan sebagai pulau sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang antara lain memiliki daratan dengan luas maksimal 2.000 kilometer persegi, pulau dibentuk secara alami bukan hasil reklamasi, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas permukaan air pasang tertinggi.
Dia menyebutkan penambahan jumlah pulau ini menjadi pencapaian besar bagi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan data geospasial yang bermanfaat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat dan mencegah ancaman gangguan klaim kewilayahan dari pihak eksternal.
“Ini merupakan langkah maju yang penting bagi Indonesia untuk itu kami meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan akademisi ke depan dapat merujuk pada data resmi yang disediakan oleh BIG,” kata dia.