TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor.
Presiden Jokowi merasa perlu mengingatkan soal kewajiban ini karena terjadi kenaikan harga di pasaran sehingga menyulitkan masyarakat karena para pengusaha lebih mengutamakan pasar ekspor.
Harga minyak goreng melejit karena harga CPO melejit di pasaran dunia, demikian juga PLN terancam tidak bisa menghidupi 20 pembangkit PLTU karena defisit batu bara.
“Swasta atau BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terbit dahulu sebelum melakukan ekspor ini” ujar Jokowi dalam sebuah video pernyataan yang diterbitkan oleh Sekretariat Presiden, Senin 3 Januari 2022.
BACA JUGA: PEDAGANG MERASA KENAIKAN MINYAK GORENG DAN CABAI RAWIT TIDAK WAJAR
“Ini adalah amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” lanjut dia.
Soal batubara dia meminta pada Kementerian ESDM dan PLN untuk segera mencari pasokan demi kepentingan nasional.
“Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sudah ada mekanisme perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN, ini mutlak jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun,” ujar Jokowi.
Pemerintah menurut dia akan memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya.
BACA JUGA: MINYAK GORENG MAHAL, SAATNYA SEHATKAN JANTUNG DAN HINDARI STROKE
“Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor tapi juga pencabutan izin usahanya,” ujar dia.
Soal gas, presiden juga minta kepada produsen LNG baik itu Pertamina maupun perusahaan swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri.
Minyak goreng juga disorot presiden karena harganya tinggi di pasaran.
“Saya perintahkan menteri perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri skala prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat,” ujar dia.
“Kalau perlu Menteri Perdagangan bisa lakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali,” ujar dia.
Harga Minyak Goreng Tetap Tinggi Tahun Depan, CPO Terus Melonjak