TENTANGKITA, JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengakui ada beberapa perbedaan bahkan kontradiksi antara konsep hak asasi manusia internasional dengan hukum Islam.
Menteri Yaqut mengatakan demikian juga hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, beberapa di antaranya tidak berbeda bahkan kontradiktif dengan HAM internasional.
Dia menyontohkan Misalnya, kebebasan individu dalam beragama atau hukum lain.
Hukuman mati juga salah satu yang menjadi perbedaaan.
Indonesia masih menerapkan hukuman mati, demikian juga hukum Islam juga mengizinkan adanya hukuman tersebut, namun tidak demikian dengan konsep HAM internasional.
https://new.tentangkita.co/publik/humaniora/2906/ngaji-buya-arrazy-benarkah-imam-mahdi-turun-dari-indonesia
Contoh lainnya adalah praktik sunat bagi perempuan yang memiliki berbagai perspektif yang saling bertentangan.
“Ini yang perlu dicarikan solusi dan titik temu sehingga dapat menjadi panduan dalam praktik keberagamaan umat, khususnya di Indonesia,” ujar dia dalam siaran pers.
Menteri Yaqut memberikan sambutan itu dalam peluncuran Sekolah HAM Majelis Ulama Indonesia Rabu 15 Desember 2021.
Dia berharap sekolah HAM MUI bisa menghadirkan solusi masalah hak asasi di Indonesia.
Menurut dia ketidakadilan dan promosi HAM menjadi masalah krusial di negeri ini.
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim seringkali berhadapan dengan isu-isu HAM.
https://new.tentangkita.co/keuangan/2847/kartu-lansia-jakarta-kpdj-dan-kaj-cair-rabu-15-desember-2021-ambil-di-atm-bank-dki
Ketua Bidang Hukum dan HAM MUI Noor Achmad mengatakan sekolah ini merupakan upaya untuk memecahkan persoalan-persoalan hak asasi dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut dia HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan mencakup hak hidup, beragama, berpendapat yang konsepnya terus berkembang.
Pemenuhan HAM menurut dia kadangkala memunculkan persoalan sehingga perlu dicarikan solusi bersama.
Dia menyontohkan masalah aktual yang harus segera dicarikan solusinya adalah hak mencari jodoh, perkawinan, perceraian, kebebasan berganti kelamin, dan hak pekerjaan.
“Akhir-akhir ini terjadi pertentangan antara pihak satu dengan yang lain, bahkan mengklaim dengan mengatasnamakan agama dan kelompok masyarakat,” ujar dia.
“Di sinilah MUI akan hadir sebagai pengayom masyarakat yang dituntut untuk memberikan solusi permasalahan,” tambahnya.
MUI menurut dia berpegang pada prinsip-prinsip agama termasuk dalam soal HAM.
Karena itu sekolah HAM MUI akan terus memperhatikan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sambil terus mencari solusi untuk umat.
https://new.tentangkita.co/news/2900/mui-luncurkan-sekolah-ham-cari-keselarasan-hak-asasi-dan-islam