TENTANGKITA.CO- Pihak Ponpes Al Zaytun dikabarkan akan segera mengirimkan jawaban tertulis atas dugaan ajaran sesat yang dialamatkan ke pondok binaan Panji Gumilang itu.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat H.R. Iip Hidajat kepada awak media, Senin 26 Juni 2023.
“Jadi, kita tujuh hari kerja, sampai hari Selasa besok, tapi tadi ada informasi ada utusan Al-Zaytun membawa berkas untuk jawaban,” kata Iip Hidayat dikutip dari Antara, Senin 26 Juni 2023.
Baca JUga: Ini Reaksi DPR Usai Kapolri Tunjuk Agus Andrianto Jadi Wakapolri
Namun, jawaban dari Ponpes Al Zaytun tersebut nantinya akan langsung diserahkan ke Menkopolhukam Mahfud MD usai pengambilalihan penyelesaian kasus ini.
“Dan poin pentingnya ini sudah diambil alih oleh pusat, Menkopolhukam, tapi tugas kami tujuh hari itu berakhir besok. Tapi, hari ini atau besok datang jawaban, kita akan terima sebagai bahan untuk melengkapi kepada Menkopolhukam,” katanya.
Ia menegaskan, tim investigasi tidak akan memanggil lagi Panji Gumilang atau pun berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Baca Juga: Kasus Ponpes Al Zaytun, Ingatkan MUI akan Penanganan Gafatar, Organisasi yang Dinyatakan Sesat
“Saya kira sudah selesai karena sudah diambil alih. Ini karena ada sisa waktu saja ketika ada informasi akan didatangkan ke Bandung jawabnya, kami akan terima sebagai tim, untuk disampaikan ke pusat,” katanya.
Usai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menemui Mahfud MD Pemprov Jabar hanya diberi tugas menjaga siatuasi kondusif.
Sementara itu, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya hanya akan memantau lingkungan Ponpes Al Zaytun untuk mengantisipasi dan menjaga kondusifitas lingkungan,
“Tim investigasi sudah selesai Selasa besok. Sekarang mah, reguler saja. Ada gerakan diimbau, diantisipasi oleh Polres Indramayu dan sebagainya, ada yang bersuara kita datangi, kita ceritakan,” katanya.
Baca Juga: Nathalie Holscher Berduka, Ibu Mantan Isteri Sule Meninggal Dunia
Menurutnya, saat ini masalah Pondok Pesantren Al-Zaytun sudah diambil alih oleh pemerintah pusat dan belum ada informasi baru.
“Tidak ada informasi baru. Silakan media menunggu paparan teknis dari Pak Menko karena sudah ditarik di level Menkopolhukam,” katanya.