TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Hore…Sekolah di swasta di Jakarta bakal digratiskan. Pasalnya, dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal dialihkan untuk program sekolah swasta gratis yang dijadwalkan dimulai tahun 2025.
Itu artinya, KJP yang semula diberikan berdasarkan kategori dan persyaratan, tak ada lagi. Dananya dikucurkan ke sekolah-sekolah swasta. “Untuk KJP, kami alihkan ke sana [sekolah gratis]. Juli tahun ajaran baru,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin di gedung DPRD DKI Jakarta.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan kartu akses pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang pertama kali dikeluarkan saat kepemimpinan Joko Widodo. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP, antara lain:
- Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK
- Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan
- Peningkatan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah
Kini pihak Disdik DKI tengah mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
“Masih kami dalami, angkanya sudah bisa menjangkau semua dari anggaran KJP itu,” ujarnya. Komisi E DPRD DKI mendukung kebijakan ini. “Anggaran juga cukup tersedia untuk dilakukan pemenuhan sekolah gratis pada 2025,” kata dia.
Budi lalu mengatakan, pihaknya akan mengutamakan anak-anak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa mengikuti program sekolah gratis.
BACA JUGA: KJP Plus Tahap 1 Mei-Juni 2024 Untuk Gelombang 1 Cair
Sebelumnya, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menemukan banyak penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos) dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) menggunakannya untuk keperluan pribadi.
Bendahara Fraksi NasDem Jupiter menyarankan Pemprov melarang penerima manfaat mencairkan dana KJP secara tunai (cash). “Mengatur sistem yang baik,” ujar Jupiter saat menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2024.
Sekolah Gratis
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria berharap tak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak mengenyam pendidikan dengan adanya program sekolah gratis.
Dia mengatakan seiring hadirnya program, KJP tak akan ada lagi dan dana dialokasikan untuk untuk sekolah gratis.
“Hitung-hitungannya pada angka Rp2,3 triliun sudah cukup, sementara KJP kita Rp2,8 triliun,” katanya. “Mungkin akan kami berikan bantuan kepada anak-anak untuk seragam dan lainnya. Rp2,3 triliun untuk 238.000 ribu lebih di sekolah swasta,” kata Iman.
Dia atas kesepakatan anggota Komisi E lainnya kemudian merekomendasikan agar pihak eksekutif mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis untuk dianggarkan Tahun Anggaran 2025.
BACA JUGA: Tak Lolos Masuk Negeri? Ini 40 SMP Swasta di Semarang yang Full Gratis Bebas SPP dan Uang Gedung
Komisi E juga mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.
Komisi E juga mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru Bantuan Operasional Sekolah Gratis.
Dinas Pendidikan DKI diminta bersama instansi terkait membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis.
“Eksekutif agar mempersiapkan penyusunan perubahan Keputusan Gubernur penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis,” kata Iman.