TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Kapan dana Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 2 periode Januari-Februari 2024 plus Maret dan April tahun ini akan dicairkan oleh Pemprov DKI melalui Dinsos DKI? Mungkinkah pekan ini atau sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah?
Hari ini, Senin (15/4) pegawai negeri sipil (PNS) –termasuk PNS di Pemprov DKI– masih menjalani work from home (WFH) alias kerja dari rumah. Itu kenapa hari ini penyaluran Bansos itu bisa dipastikan belum akan dicairkan.
Esok [Selasa, 16/4] PNS akan kembali kerja dari kantor. Saat itulah, semua petugas akan kembali melakukan tugasnya masing-masing termasuk di Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Maka, soal penyaluran Bansos itu, sangat mungkin baru akan dilakukan pada pekan ini.
Bahkan kalau melihat waktu penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya di mana pencairan KLJ, KAJ dan KPDJ awal tahun kerap dirapel. Misalnya pada 2022, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), dicairkan secara bertahap mulai Jumat (8/4/2022). Pencairan ini merupakan akumulasi dari Januari hingga April 2022.
- Baca Juga: Kenapa KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 2 Januari-Februari, Maret dan April Belum Cair, Simak Info Ini
- Baca Juga: KLJ, KAJ, KPDJ Januari-Februari Tahap 2, Maret dan April 2024 Belum Cair, IG Dinsos DKI Riuh
Para penerima bansos KLJ menerima bantuan Rp2.400.000. Saat itu, besaran Bansos per bulan, masih Rp600.000. Namun, bagi penerima Bansos KPDJ dan KAJ, sudah menerima Rp300.000 per bulan, sehingga total (hanya) menerima Rp1.200.000.
Begitu juga 2023. Ketiga bansos tersebut –KLJ, KAJ, dan KPDJ– resmi dicairkan pada Rabu, 19 April 2023. Saat itu, penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang memperoleh Rp300.000 per bulan, sehingga penerima a.l. Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk tahap 1 periode Januari, Februari Maret dan April –totalnya– sebanyak Rp1,2 juta.
- Penyaluran Januari – April 2022: 8 April 2022
- Penyaluran Jauari – April 2023: 19 April 2023
APBD Bansos
Apakah anggarannya ada? Terkait ada tidaknya anggaran Bansos dalam APBD DKI Jakarta tahun 2024, pihak Pemprov DKI sudah menginformasikan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata belum lama ini menjelaskan, Belanja Daerah Pemprov DKI Rp72,5 triliun dan itu telah disepakati bersama dengan Komisi di DPRD DKI Jakarta bersama Satuan, Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD-UKPD) dan BUMD mitra.
- KOMISI A Bidang Pemerintahan Rp12,4 triliun
- KOMISI B Bidang Perekonomian Rp9,5 triliun,
- KOMISI C Bidang Keuangan Rp3,8 triliun,
- KOMISI D Bidang Pembangunan Rp14,6 triliun,
- KOMISI E Bidang Kesejahteraan Rakyat Rp32 triliun.
Baca Juga:
- Pengumuman KLJ, KAJ, KPDJ Januari-April 2024 Jelang Lebaran Tipis, Ini Reaksi Penerima
- KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 2 Januari-Februari 2024, Maret,April Masuk Tahap Pencairan?
Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai penerima APBD tahun 2024 terbesar, akan fokus menjalankan program prioritas terkait pendidikan, kesehatan, serta pengentas kemiskinan melalui tiga SKPD.
- Dinas Pendidikan Rp17,4 triliun
- Dinas Kesehatan Rp10,5 triliun
- Dinas Sosial Rp1,5 triliun