TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Penyaluran Bansos dari Pemprov DKI Jakarta —KLJ, KAJ, KPDJ, KPARJ— tahap 3 (Juli-September) dan 4 (Oktober dan November) 2023 belum akan cair pada bulan November 2023.
Hingga Sabtu (24/11), Dinas Sosial DKI Jakarta, selaku pihak penyalur Bansos dari Pemprov DKI, belum mengeluarkan pengumuman tanggal penayluran Bansos –KLJ, KAJ, KPDJ, KPARJ– tersebut.
- Tahap 1 Januari, Februari dan Maret
- Tahap 2 April, Mei dan Juni
- Tahap 3 Juli, Agustus dan September
- Tahap 4 Oktober, November dan Desember
Besaran dan lama bantuan
- 1. KLJ: Rp300.000/bulan selama 1 tahun
- 2. KAJ: Rp300.000/bulan selama 1 tahun
- 3. KPDJ: Rp300.000/bulan selama 1 tahun
- 4. KPARJ Rp300.000/bulan selama 1 tahun
Bansos itu –KLJ, KAJ, KPDJ, KPARJ– tujuannya menambah daya beli dan mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta. Lantaran masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terdapat 5,2 juta penduduk ibu kota berstatus orang miskin.
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 7,77 triliun untuk menyukseskan program penanggulangan kemiskinan di Raperda APBD tahun anggaran 2024.
Program itu, menjadi salah satu dari enam program prioritas Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dugaan, banyak alasan kenapa Bansos itu belum kunjung cair.
Pertama:Penyatuan Data. “Saat ini sedang finalisasi satu data pembangunan. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta pertengahan Oktober 2023.
Finalisasi satu data pembangunan itu sebagai basis data tunggal yang bersumber dari DTKS dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Kedua:Ada Pendistribusian Burekol kepada penerima baru. Dinsosdkijakarta: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI menggelar Pembukaan Rekening Kolektif (Burekol) bagi Penerima Manfaat Baru dan Pendistribusian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) serentak di lima wilayah Kota Administrasi secara bertahap.
Pembukaan rekening dan pembagian kartu, targetnya, selesai akhir Agustus dengan bantuan sebesar Rp. 300.000/bulan Selama 6 Bulan (Januari-Juni).
Adapun Pencairan tahap selanjutnya (Juli-September) targetnya akan tuntas pada bulan September nanti untuk seluruh Penerima Manfaat.
Ketiga: Distribusi ATM: Dinsosdkijakarta: Penyaluran tahap berikutnya pada saat pendistribusian kartu ATM bagi penerima manfaat baru telah selesai. Untuk pendistribusian kartu ATM DKI sampai Oktober 2023 ya, terimakasih.
Keempat: Verifikasi dan validasi data. Dinsosdkijakarta: Dinas Sosial DKI Jakarta terus berupaya melakukan verifikasi dan validasi lapangan secara selektif agar Bansos PKD tepat sasaran dan dapat membantu Penerima Manfaat memenuhi keperluan kebutuhan pokok.
Kelima: Pembersihan Data. Dinsosdkijakarta: Saat ini sedang proses pembersihan data tahap 1 dan tahap 2. Tahap 3 akan cair pada akhir bulan November. Mohon tunggu saja, untuk info terbaru akan ada informasi kembali melalui media sosial resmi @dinsosdkijakarta ya , terimakasih.
Reaksi Warga:
- malavtr17 Nurmala: Ayo dong kaj kapan keluar nya min
- rehanramadhan195RaihanRamadhan:Masi di suruh nunggu aja wkwkwk udh tanggal 24 nov juga
- alliff.muhammad Muhammad alliff:Udah 5 bulan blom cair juga udh tanggal 24 masih aja pembersihan data astaghfirullah inii kenapa jadi gini ???
- rizki.m2121Rizki:gimana ini penciran klj lama,,, ini udah akhir bulan.
- santydevii_Santi Devi:Kaj kaj kaj udh tanggal brp nihhhh
![](https://dinsos.jakarta.go.id/storage/app/uploads/public/64e/c1d/c62/64ec1dc625027196571036.jpg)
- Kenapa KLJ, KAJ, KPDJ, KPARJ Juli-November 2023 Belum Cair, Ini Pertanyaan Penerima
- KLJ Penerima Lama Cair Akhir November Tanggal Berapa? Dinsos DKI Justru Jelaskan Hal Ini
Banyak Anggaran Untuk Bansos
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 banyak untuk subsidi energi dan program bantuan sosial (Bansos).
Belanja negara juga untuk pembangunan nasional dan daerah. Pemanfaatan APBN, kata dia, memang untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
“Perlindungan masyarakat itu dari mulai harga komoditas, inflasi yang menggerogoti harga pangan, hingga kecenderungan harga energi yang terus volatile [mudah berubah],” ujar Sri Mulyani dalam acara Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Jakarta, Kamis (23/11).