TENTANGKITA.CO – Update terbaru tentang kabar kenaikan UMP 2024 di seluruh Indonesia.
Baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menggulirkan permintaan kepada para Gubernur di seluruh provinsi Indonesia untuk segera menetapkan dan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Diketahui batas waktu penetapan ditetapkan pada 21 November 2023, mendatang.
Himbauan dari Menteri Ketenagakerjaan tersebut berdsarkan peraturan baru tentang Upah Minimum yang disahkan pada 10 November 2023.
Kini peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18/2022 telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.
Perubahan peraturan dalam Penetapan UMP 2024
Menaker Ida menegaskan bahwa kenaikan ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 yang memodifikasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada pekerja/buruh atas kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional.
Disisi lain, penetapan peraturan baru tersebut merupakan respon pemerintah dari usulan para buruh atau pekerja yang mengiginkan kenaikan UMP 2024.
Berapa kenaikan UMP 2024?
Para buruh ini sebenarnya telah mengusulkan mengenai tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memimpin perjuangan ini dengan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan sekitar 10-15 persen.
Bukan tanpa dasar, langkah ini merupakan hasil survei lapangan yang mencakup Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta mempertimbangkan variabel ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas.
Meski kini pemerintah sendiri sedang melakukan pengkajian secara mendalam tentang usulan kenaikan UMP 2024 namun ada baiknya kita coba melihat proyeksi kenaikan UMP 2024 di seluruh Indonesia.
Simak ini prediksi kenaikan UMP 2024 jika kenaikan hingga 15 persen disetujui oleh pemerintah.
Prediksi Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia dengan kenaikan 15 persen
UMP DKI Jakarta 2024
UMP 2024: Rp5.637.068
Papua
UMP 2024: Rp3.864.696
Bangka Belitung
UMP 2024: Rp3.498.479
Sulawesi Utara
UMP 2024: Rp3.485.000
Aceh
UMP 2024: Rp3.925.716
Papua Barat
UMP 2024: Rp3.774.300
Sumatera Selatan
UMP 2024: Rp3.914.804
Kalimantan Utara
UMP 2024: Rp3.739.457
Kepulauan Riau
UMP 2024: Rp 3.743.073
Kalimantan Timur
UMP 2024: Rp3.771.073
Kalimantan Selatan
UMP 2024: Rp 3.622.473
Riau
UMP 2024: Rp3.622.474
Kalimantan Tengah
UMP 2024: Rp3.658.165
Jambi
UMK 2024: Rp3.384.450
Gorontalo
UMP 2024: Rp3.437.753
Sulawesi Barat
UMP 2024: Rp3.302.563
Sulawesi Tenggara
UMP 2024: Rp3.172.790
Sumatera Utara
UMP 2024: Rp3.117.067
UMP Bali 2024
UMK 2024: Rp3.120.723
Maluku Utara
UMP 2024: Rp2.976.720
Sumatera Barat
UMK 2024: Rp2.742.476
Banten
UMP 2024: Rp2.661.280
Maluku
UMP 2024: Rp2.812.827
Lampung
UMP 2024: Rp2.633.284
Kalimantan Barat
UMP 2024: Rp2.608.601
Sulawesi Tengah
UMP 2024: Rp2.599.546
Bengkulu
UMP 2024: Rp2.400.000
Nusa Tenggara Barat
UMP 2024: Rp2.371.407
Nusa Tenggara Timur
UMP 2024: Rp2.123.994
Jawa Barat
UMP 2024: Rp2.284.671
UMP Jawa Timur
UMP 2024: Rp2.346.281
UMP Jawa Tengah 2024
UMP 2024: Rp2.251.894
UMP Jogja 2024 (DIY)
UMP 2024: Rp2.279.049
Menaker menekankan bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri.
Ini diharapkan akan mendorong peningkatan produktivitas perusahaan, menghasilkan keuntungan, dan memastikan stabilitas keuangan perusahaan.***(WVA)