TENTANGKITA.CO – Kinerja APBN terjaga baik dengan mencatatkan surplus Rp67,7 triliun. Pendapatan negara pada September 2023 mencapai Rp2.035,6 triliun atau 82,6 persen dari target. Demikian kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
“Surplus Rp67,7 triliun atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2023,” katanya.
Menurut dia, APBN hingga September 2023 posisinya masih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. “Bahkan ada beberapa yang kita lihat trennya cukup baik,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023 di Jakarta.
Surplus APBN dibentuk dari pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja negara.
Baca Juga
- Menkeu Sri Mulyani, The Most Popular Leader in Social Media 2021 Kategori Menteri
- Ketika Menkeu Sri Mulyani Menjadi Guru di SMA Negeri 3 Semarang
Menkeu mengungkapkan pendapatan negara pada September 2023 mencapai Rp2.035,6 triliun atau 82,6 persen dari target di dalam Undang-undang APBN Tahun 2023. “Itu artinya tumbuh 3,1 persen dari tahun lalu,” ujar Menkeu.
Sementara, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.913,7 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 64,3 persen dari total pagu anggaran dalam APBN 2023.
“Dengan posisi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN dalam posisi surplus Rp67,7 triliun atau 0,32 persen dari Produk Domestik Bruto dengan keseimbangan primer adalah Rp389,7 triliun,” kata Menkeu.
Namun demikian, Menkeu mengingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah ketidakpastian global.
Perekonomian global masih lemah akibat ketidakpastian situasi geopolitik, kenaikan inflasi dan suku bunga, pelemahan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat, volatilitas harga komoditas, hingga perubahan iklim.
Risiko dan ketidakpastian terutama dari global, meningkat dan itu memberikan dampak rembesan atau spill over ke dalam negeri yang berpotensi bisa mempengaruhi mulai dari nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
“Volatilitas atau gejolak dari pasar keuangan ini memiliki dampak di sektor riil,” ujar Menkeu.
Baca Juga
- Presiden Jokowi Patok Ekonomi Tumbuh 5,2 Persen, Inflasi 2,8 Persen di 2024
- Ini Catatan Bank Dunia Tentang Ekonomi Indonesia
Dengan situasi global yang cukup dinamis dan menantang, Menkeu menilai aktivitas ekonomi Indonesia masih terjaga walaupun tetap harus mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat.
“Meskipun dengan situasi yang cukup menekan dan dinamis, konsumsi masih terjaga confidence-nya dan juga kita menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang kita miliki. Makanya ekonomi relatif bisa terjaga,” kata Menkeu.