TENTANGKITA, JAKARTA — Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako kepada 1,4 juta warga akan bergulir lagi.
Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di 7 provinsi. Nilai BLT Desa dan Kartu Sembako adalah Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pPemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian BLT Desa dan Kartu Sembako tambahan itu.
“Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300 ribu x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 (ribu) KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk program Kartu Sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM. “Program Kartu Sembako yang di top up juga Rp300 ribu x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember,” kata Airlangga.
Menurut Menko Airlangga, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024.
“Dalam Rapat Terbatas tadi, arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan, disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah nol persen dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Airlangga.
Hal itu disampaikan Menko Airlangga seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem, yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (18 November 2021), di Istana Kepresidenan Jakarta.
TENTANG BSU TAHAP 5 BANK MANDIRI
TENTANG DIABETES MELITUS: 3 dari 4 Orang Tak Sadar Mengidap DM
35 KABUPATEN/KOTA
Menurut Menko Airlangga, berdasarkan peta jalan strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.
Kemudian pada tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3 persen—3,5 persen.
“Kemudian pada tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengadakan survei sosial ekonomi nasional (susenas) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem ini.
“Akan ada survei khusus Susenas kemiskinan di bulan Desember,” tandas Menko Perekonomian.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin telah melakukan rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang merupakan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021.
Adapun tujuh provinsi yang menjadi prioritas adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Bapak Presiden telah menetapkan target kemiskinan ekstrem harus dapat dihilangkan pada akhir tahun 2024,” tegas Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT, Minggu (17 Oktober 2021), di Kupang.