TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Harga kepemilikan rumah yang disubsidi pemerintah kini bakal lebih terjangkau, baik harga maupun kuantitasnya? Pemerintah, kabarnya, kini sedang mengutak-atik simulasi KPR agar target pengadaan tiga juta rumah tercapai.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menginstruksikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.
Demikian info yang diterima Senin (13/1). Kabar itu terungkap dalam rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 antara Menteri Ara dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Rabu malam (8/1/2025).
Menteri PKP mengungkapkan jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.
Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Dengan perubahan proporsi tersebut, harapannya, dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut.
“Rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN,” ujarnya.