TENTANGKITA.CO – Sedikitnya 2,9 juta produk sudah mendapat sertifikat halal yang berarti hampir 3 kali lipat dari target dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Menurut Kepala BPJPH, M. Aqil Irham mengungkapkan 2,9 juta produk bersertifikat halal itu sampai dengan 24 Oktober 2023 sudah melampaui target lembaga itu yakni 1 juta produk.
Aqil Irham menyampaikan laporan percepatan sertifikasi halal di hadapan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada gelaran Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 tahun 2023 di JCC, Jakarta.
“Program percepatan sertifikasi halal telah menunjukkan hasil signifikan. Di antaranya seperti yang ditampilkan pada dashboard Sihalal ini,” kata Aqil Irham sambil menunjukkan dashboard digital yang ada di stand BPJPH, Kamis 26 Oktober 2023.
Menurut Kepala BPJPH, grafik pertumbuhan jumlah penerbitan sertifikat halal meningkat signifikan terutama dalam dua tahun terakhir.
Beberapa langkah strategis memang digelar lembaga itu untuk mendorong percepatan sertifikasi halal yang mudah, murah, cepat, profesional dan akuntabel.
Salah satu upaya strategis dari BPJPH adalah percepatan regulasi, digitalisasi sistem layanan Sihalal, penetapan tarif layanan yang terjangkau, dan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro kecil dan menengah.
BPJPH juga melakukan penguatan infrastruktur layanan dengan meningkatkan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) beserta sumber daya manusianya.
Hingga saat ini, telah terbentuk 66 LPH dengan dukungan dari 776 Auditor Halal, serta 221 LP3H dengan 71.133 Pendamping PPH yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan sertifikasi halal yang lebih dekat kepada masyarakat.
BPJPH juga telah menyediakan 4.146 Penyelia Halal untuk mendukung ekosistem industri halal. Mereka terus berupaya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang halal melalui pelatihan-pelatihan bagi Auditor Halal, Pendamping PPH, Penyelia Halal, Juru Sembelih Halal, dan melalui 16 Lembaga Pelatihan JPH yang ada.
DIGITALISASI DAN LITERASI
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia.
Dia menekankan pentingnya digitalisasi, peningkatan literasi, dan koordinasi yang konsisten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah yang lebih konkret.
Keseluruhan, upaya percepatan sertifikasi halal di Indonesia adalah langkah penting dalam mendukung industri halal yang semakin berkembang, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempromosikan produk halal di pasar global.
Kunjungan Wapres Ma’ruf Amin di Island BPJPH tersebut dilakukan setelah sebelumnya membuka secara resmi penyelenggaraan ISEF 2023.
Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan semua pihak untuk mewujudkan kontribusi ekonomi syariah dalam memperkuat perekonomian nasional secara lebih konkret.
BACA JUGA: UMP dan UMK Jateng 2024 Naik Berapa Persen? Ini Data Lengkap Upah Minimun 2021, 2022, dan 2023
“Konkretkan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah dalam bentuk PDB Syariah yang terukur dan menjadi bagian dari penghitungan PDB Nasional,” pesan Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memberikan tiga arahan untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia.
Pertama, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital sebagai penggerak utama akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang akan meningkatkan efisiensi dan produktifitas industi halal.
Kedua, terus meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, setidaknya mencapai 50%. Hal ini akan berkolerasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Ketiga, menjaga dan mengawal bersama konsistensi dan keberlanjutan program eksyar hingga masa mendatang. Dalam hal ini perlu penguatan sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan.