TENTANGKITa.CO – Ini info untuk Anda yang mau beli motor listrik karena ada subsidi Rp7 juta per unit dari pemerintah.
Jangan sampai telat ya karena subsidi dari pemerintah Rp7 juta untuk motor listrik hanya bagi 200 ribu pembelian pada tahun ini.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, beberapa waktu lalu.
“Motor listrik yang dapatkan (subsidi) adalah yang diproduksi di Indonesia dengan TKDN 40 persen lebih,” terang Febrio dalam siaran persnya pada Senin 6 Maret 2023.
Pemerintah juga mengatur produsen motor listrik dengan kriteria itu tidak boleh menaikkan harga jual selama pemberian subsidi masih berlangsung.
Selain itu, pemerintah menyiapkan subsidi untuk konversi motor berbahan bakar fosil ke motor listri senilai Rp7 juta per unit untuk 50 ribu unit.
“Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM. Khususnya penerima KUR dan penerima BTUM dan juga bisa pelanggan 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas usaha pelaku UMK,” ujarnya.
BACA JUGA: Cara Cek Daftar Calon Penerima KJP 2023 Tahap 1: Datangi Sekolah atau….
Kebijakan tersebut merupakan upaya melakukan transformasi menuju ekonomi berbasis berteknologi, bernilai tambah tinggi, dan berkelanjutan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi program yang strategis karena mampu mendorong penciptaan industri yang tidak hanya berteknologi dan bernilai tambah tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan paradigma baru pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Pemerintah, seperti dilansis laman BKF, juga telah mengeluarkan sejumlah insentif untuk mendorong penggunaan KBLBB.
Untuk konsumen langsung, pemberian insentif diantaranya berupa PPnBM nol persen, pajak daerah maksimum 10%, uang muka minimum nol persen, serta tingkat bunga yang rendah.
BACA JUGA: Bansos PKH dan BPNT 2023 Cair: Begini Cara Pencairan di Bank Himbara dan Kantor Pos
Selanjutnya, untuk industri manufaktur diberikan tax holiday, tax allowance, dan super tax deduction untuk riset dan pengembangan.
Untuk menguatkan berbagai dukungan ini, Pemerintah menetapkan tarif khusus Bea Masuk nol persen untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-13/MK.010/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.
Saat ini Pemerintah telah memiliki peta jalan pengembangan industri otomotif pada jangka menengah yaitu 2020-2030, di mana fokusnya adalah pengembangan kendaraan listrik dan komponen utamanya seperti baterai, motor listrik, dan konverter.
BACA JUGA: Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2023 Sudah Cair?: Begini Penjelasan Dinsos DKI Jakarta
Pemberian insentif Bea Masuk nol persen diharapkan dapat semakin mendorong pencapaian target tersebut.
Pada tahun 2035, Indonesia menargetkan 1 juta kendaraan listrik roda empat atau lebih dan 3,22 juta kendaraan listrik roda dua.
Dengan target tersebut, pemerintah memperkirakan dapat menghemat penggunaan 12,5 juta barel BBM dan mengurangi 4,6 juta ton CO2 untuk kendaraan roda empat atau lebih.
Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, diperkirakan akan ada penghematan penggunaan BBM sebesar 4 juta barel dan penurunan emisi mencapai 1,4 juta ton CO2. Peta jalan ini selaras dengan inisiatif global baik di tingkat dunia maupun kawasan regional ASEAN yang bertujuan untuk mendorong kendaraan bermotor listrik.