TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Penyaluran Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Tahap 2 [Januari-Februari], Maret dan April 2024 masih diharapkan untuk segera cair pada Mei 2024 setelah harapan cair pada April akhirnya pupus.
Bansos ini masih menjadi andalan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta. Pasalnya, hingga kini, angka warga miskin di Jakarta, masih tinggi. Hingga Tahun 2023, meski ada trend penurunan, faktanya masih 4.4%. Sementara itu pada 2021 sekitar 4,7 persen dan 4,6 persen pada 2022.
Menurut data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 11,34 juta jiwa pada Desember 2023.
Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Pada 2023 [BPS]:
- Kab. Kepulauan Seribu 13 %
- Kota Jakarta Utara 6 %
- Kota Jakarta Pusat 4 %
- Kota Jakarta Timur 4 %
- Kota Jakarta Barat 4 %
- Kota Jakarta Selatan 3 %
Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencantumkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026.
BACA JUGA
- KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 2 [Januari-Februari] Plus Maret-April 2024 Bakal Molor
- KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 2 Januari-Februari, Maret dan April 2024, Semoga Masih Milik
Target penurunan kemiskinan tahun 2024 kemudian dituangkan dalam matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan, yang memuat bentuk intervensi program dilengkapi dengan indikator spesifik kemiskinan, target kinerja dan anggaran program, serta lokasi prioritas.
Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 yaitu:
- 1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu.
- 2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- 3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan
Namun, dalam pelaksanaan, masih banyak Bansos yang disalurkan tidak tepat sasaran. Itu pula yang menyebabkan Pemprov DKI melakukan verifikasi dan validasi data penerima Bansos bersamaan dengan program penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP. Lantaran banyak mereka memiliki KTP DKI tetapi sudah tidak tinggal di DKI.
Pada akhir tahun lalu, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan 1,1 juta warga Jakarta yang terdapat di dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masuk ke dalam kategori tidak layak untuk menerima bantuan sosial (bansos).
“Berdasarkan DTKS Februari 2022 tercatat 4.497.724 warga, tetapi kenyataannya sebanyak 1.143.639 warga tidak layak untuk menerima bansos,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari.
Dan sampai saat ini verifikasi dan validasi di DKI masih terus berlangsung.
BACA JUGA
- KLJ, KAJ, KPDJ Tahun 2024 Kapan Cair, Ini Perintah Dinsos
- KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 2 Plus Maret dan April 2024: Bakal Mundur dan Penerima Berkurang
Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah mengirimkan surat permohonan penonaktifan 92 ribu nomor induk kependudukan (NIK) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dukcapil DKI juga sudah melakukan verifikasi ulang terkait NIK yang akan dinonaktifkan ini.
“Insyaallah Senin sudah kami kirimkan. Karena minggu kemarin kami lakukan verifikasi kembali,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin pekan lalu.