TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Ada 21.947 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 berdekatan dengan Posko atau rumah tim pemenangan kampanye peserta Pemilu diwaspadai. Termasuk 3.875 TPS yang rawan praktik politik uang/ pemberian barang.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan jajaran pengawas Pemilu akan lebih intens mengawasi secara khusus lokasi itu. Hal ini penting supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
Hal-hal yang bisa mengganggu, kata Bagja, seperti adanya mobilisasi massa maupun adanya ajakan karena sudah bukan lagi masa kampanye.
“[TPS] Berdekatan dengan posko pemenanganan itu kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, dikutip dari keterangan pers di Bawaslu.go.id, Senin (12/2).
BACA JUGA
- Cara Cek Lokasi TPS Via Online Dalam Pilpres dan Pemilu 2024
- Hasil Quick Count dan Exit Poll Pilpres 2024, Live Streaming Indikator di Sini
Berdasarkan peta kerawanan yang dirilis Bawaslu, terdapat 21.947 TPS yang lokasinya berdekatan dengan posko pemenangan. Meski demikian, Bagja memandang tidak ada larangan yang mengatur TPS berada di dekat posko pemenangan kampanye.
“Apakah itu dilarang? Tidak. Lebih baik jauh dari posko pemenangan. Tapi, kalau sudah demikian, harus ada perhatian khusus dari pengawas, pemantau dan masyarakat agar menjaga kondusifitas dan juga terjadinya dugaan pelanggaran, mobilisasi dan lain-lain,” paparnya.
Selain itu, Bagja menambahkan pengawas pemilu juga diinstruksikan untuk intensif mengawasi TPS-TPS yang memiliki kerawanan lain seperti 3.875 TPS rawan terjadi praktik politik uang/ pemberian barang, 4.211 TPS yang sulit dijangkau, dan 10.794 TPS rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa.
BACA JUGA
- Doa Saat Hendak Coblos Surat Suara di Pemilu dan Pilpres 2024 yang Diijazahkan Gus Mus
- Bawaslu: Ini Larangan Saat Masa Tenang, Terutama Di Medsos
“Patroli pengawasan kami akan melibatkan polisi, KPU, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak terafiliasi parpol untuk mengawasi distribusi logistik pada saat ini karena sekaramg sudah mulai distribusi logisitik khusunya daerah-daerah yang sulit dijangkau,” papar Bagja.
“Kami juga melakukan patroli antipolitik uang, semoga patroli ini bisa mereduksi praktik politik uang,” imbuh dia.