TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Israel ‘berencana mengusir penduduk Gaza‘ ke Republik Demokratik Kongo. Para pejabat Israel telah memberikan banyak indikasi mereka bermaksud untuk mengusir penduduk Gaza, dengan adanya laporan baru mengenai pembicaraan rahasia dengan Kongo mengenai hal ini.
Para pejabat Israel dilaporkan mengadakan pembicaraan rahasia dengan Republik Demokratik Kongo dan negara-negara lain mengenai pengusiran warga Palestina yang terlantar akibat perang Israel di Jalur Gaza, menurut laporan surat kabar Israel Zman Yisrael pada hari Rabu.
Surat kabar tersebut, yang merupakan outlet berbahasa Ibrani dari Times of Israel, mengatakan kebijakan “migrasi” Gaza dengan cepat menjadi kebijakan utama pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kabinet perang mengenai populasi Gaza.
BACA JUGA
Netanyahu dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk kebijakan pengusiran tersebut dan anggota kabinet tingkat tinggi juga mengikuti langkah tersebut, yang kemudian memulai pembicaraan dengan Kongo sebagai salah satu tujuan yang memungkinkan.
Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi akibat perang Israel yang tidak pandang bulu dan brutal, yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 22.313 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta melukai 57.296 orang.
BACA JUGA
- Militer Israel Perluas Serangan, Dari Gaza Ke Tepi Barat
- Konflik Israel-Hamas: DK PBB Belum Sepakati Gencatan Senjata
Pada awal perang, Israel memerintahkan penduduk Jalur Gaza utara untuk meninggalkan rumah mereka, dan banyak pejabat Israel membuat pernyataan yang mendukung pengusiran paksa penduduk Gaza.
AS MENOLAK
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller, dalam berita themessenger.com, mengatakan dalam sebuah tweet, “Amerika Serikat menolak pernyataan yang menghasut dan tidak bertanggung jawab dari Menteri Israel Smotrich dan Ben Gvir. Seharusnya tidak ada pengungsian massal warga Palestina dari Gaza.”
Dalam pernyataan yang lebih panjang, Miller mengatakan: “Kami telah diberitahu berulang kali dan konsisten oleh Pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri, bahwa pernyataan seperti itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintah Israel.”