Presiden Jokowi Minta Pemberantasan Korupsi Manfaatkan Teknologi Terkini

TENTANGKITA.CO– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan yang lebih masif, sistemik, serta memanfaatkan teknologi terkini.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.

“Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ungkap Jokowi.

BACA JUGA:5 Bansos yang Terus Cair Hingga Januari 2024, BLT El Nino Terus Didistribusikan

“Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM [sumber daya manusia] aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya,” sambungnya.

Menurut Jokowi, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi pemerintah telah melakukan digitalisasi di berbagai pelayanan, seperti E-katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

“[Waktu] saya dulu masuk, di dalam E-katalog baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, terdapat juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).

“Simbara untuk batu bara, dan kemudian nanti akan masuk ke nikel, ke bauksit, ke tembaga. Saya kira ini akan juga kita bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi kemudian diekspor dan lain-lainnya,” terangnya.

BACA JUGA:Truwelu, Permainan Edukasi Mitigasi Bencana dari Pusdikbud UGM Dilaunching

Pada kesempatan yang sama,Jokowi menyebut pemerintah juga menyiapkan kebijakan satu peta atau one map policy yang saat ini sudah mencapai 60-70 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.

“Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Pajak online, saya kira juga sangat bagus. Kemudian sertifikat elektronik juga bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka