TENTANGKITA.CO, JAKARTA – Calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggaungkan penolakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap jalan terus.
Presiden Jokowi menegaskan tak ada masalah kalau ada pihak yang melontarkan kritik bahkan penolakan terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
“Ya, itu pendapat boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu sudah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya,” kata Presiden Jokowi di sela-sela acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu 29 November 2023.
Menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi justru mengkritik balik pandangan Anies Baswedan yang menyatakan bahwa pembangunan IKN akan menciptakan ketimpangan baru.
“Justru kebalikannya. Kita tidak ingin Jawasentris. Tapi ingin Indonesiasentris. Karena kita ingat, 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa dari 17 ribu pulau yang kita miliki,” Presiden Jokowi mengingatkan.
Menurut Kepala Negara, pembangunan IKN merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di kawasan lain selain Pulau Jawa.
“Di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan, itu,” kata Presiden Jokowi.
Pembangunan IKN, menurut Kepala Negara, juga bertujuan untuk pemerataan penduduk yang selama ini bertumpuk di Pulau Jawa.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari-dua hari, setahun-dua tahun,” kata Presiden Jokowi.
ALASAN PENOLAKAN ANIES
Sebelumnya, capres Anies Baswedan dan salah satu partai politik yang mengusungnya, PKS, mulai kencang menghembuskan penolakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Pandangan capres Anies Baswedan terkait pembangunan IKN disampaikan salah satunya dalam Dialog Publik Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo pada Rabu 22 November 2023.
Dalam pandangan Anies Baswedan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur justru bakal menciptakan ketimpangan baru bukan pemerataan seperti klaim dari pemerintahan Presiden Jokowi.
“Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” kata Anies Baswedan.
BACA JUGA: Ibadah Haji 2024: Begini Persiapan Operasional Kemenag
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memandang kalau pemerintah ingin pemerataan seharusnya mengangkat kota kecil menjadi kota menengah. Lantas, mengangkat kota menengah menjadi kota besar.
“Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” kata Anies Baswedan yang diusung sebagai capres oleh PKS, Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Suara lebih kencang datang dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang terang-terangan menolak pembangunan IKN di Kalimantan.
PKS, menurut Ahmad Syaikhu, memandang ada tiga dasar pemikiran untuk menolah pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Yang pertama adalah alasan historis karena Jakarta menjadi tempat naskah proklamasi Republik Indonesia dibacakan oleh proklamator Sukarno dan Mohammad Hatta.
Kedua, dari sudut pemerataan pembangunan. PKS berpandangan sama dengan Anies Baswedan yaitu untuk menciptakan pemerataan harus dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing.
BACA JUGA: Info Baru Hari Ini Rabu 29 November: Bulan Ini Beres, KJP Bulan Desember 2023 Cair Tanggal 1?
” Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” ujar Ahmad Syaikhu.
Ketiga, adalah alasan keberlanjutan. PKS memandang harus ada pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi masa depan.
Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia, menurut Ahmad Syaikhu, harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau.