TENTANGKITA, JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi persiapan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Lampung pada 22-23 Desember 2021.
Ada apa ya? Airlangga Hartarto sekarang nahdliyin atau malah ikutan jadi pengurus NU?
Ternyata bukan itu alasannya. Posisi Airlangga Hartarto adalah selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Sementara itu, penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU termasuka agenda besar nasional.
Penyelenggaran event besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, balapan motor dunia World Superbike (WSBK) di Mandalika, dan forum internasional G20 memang mendapatkan supervisi langsung dari Komite PC-PEN.
Selaku Ketua Komite PC-PEN, Airlangga Hartarto memimpin langsung rakor persiapan acara Muktamar bersama beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Pengurus Besar (PB) NU, Gubernur Lampung dan Ketua Panitia Muktamar NU ke-34.
“Rapat ini diselenggarakan untuk mengecek persiapan dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-34, yang akan diselenggarakan secara hybrid di Lampung. Asesmen situasi pandemi Provinsi Lampung sudah berada di Level 1,” kata Menko Airlangga dalam rapat yang digelar virtual pada Sabtu 18 Desember 2021 seperti dilansir laman Kemenko Perekonomian.
Panitia Pelaksana Muktamar ke-34 NU memaparkan tentang strategi pra-Muktamar (dimulai dari proses registrasi online hingga edukasi penerapan protokol kesehatan/prokes), penerapan standar tata laksana prokes saat Muktamar, dan monitoring pasca-Muktamar.
Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa untuk memproteksi masyarakat, capaian vaksinasi di Lampung terutama di lokasi penyelenggaraan acara terus ditingkatkan agar sesuai dengan target.
Untuk itu, di Lampung Tengah sebagai lokasi Muktamar ke-34 NU yang capaian Dosis-1 baru 61,49% akan dilakukan akselerasi agar mencapai 70% dengan dukungan penuh dari panitia bersama dengan TNI dan Polri.
Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa panitia perlu memastikan jumlah peserta yang akan hadir di Muktamar agar sesuai dengan jumlah undangan dan memastikan protokol penyelenggaraan acara.
Penyakit Diabetes Melitus: Penyebab, Tanda, Gejala dan Cara Pengobatan
Ha itu harus dilakukan, kata Gus Yaqut, mengingat Muktamar ke-34 NU tidak hanya sebagai acara pertemuan biasa, tetapi juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi seluruh warga NU.
Namun, karena saat ini sedang pandemi, maka Panitia perlu untuk tetap tegas dan harus memastikan bahwa Peserta yang hadir benar-benar sesuai dengan Undangan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas lokasi penyelenggaraan acara.
Untuk itu, menurut Menko Airlangga, perlu ada langkah antisipasi kehadiran rombongan lain di luar undangan.
“Jika ada Rombongan lain yang tetap hadir, bisa dilakukan pengaturan agar tidak masuk ke lokasi acara pembukaan, namun disediakan lokasi lain yang difasilitasi dengan layar agar tetap bisa menyaksikan secara langsung. Untuk itu, kanalisasi dan pengaturan sangat diperlukan,” tegas Menko Airlangga.
Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto menyatakan siap untuk membantu sepenuhnya pengaturan seluruh kegiatan dan acara dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 ini, mulai percepatan vaksinasi, sampai menjaga ketertiban dan keamanan acara.
Pada kesempatan tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diwakili oleh Muhammad Nuh menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah.
Pemerintah dipandang sudah memberikan perhatian dan mendukung secara langsung dalam mengkoordinasikan persiapan gelaran Muktamar ke-34 NU yang digelar setiap lima tahun sekali.
PBNU dan khususnya Panitia Nasional Muktamar NU ke-34, sangat terbuka untuk berkoordinasi secara penuh dengan Pemerintah Pusat, Daerah dan TNI/ POLRI, agar seluruh rangkaian acara Muktamar bisa digelar dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Politik dan PUM Kemendagri.