TENTANGKITA.CO – Upah Minimum Propinsi UMP 2024 belum ditetapkan. Namun saat ini sudah bulan November sebentar lagi awal tahun dan segenap buruh serta pekerja berharap akan ada kenaikan bagi upah mereka. Tak terkecuali pekerja dan buruh di Jogja.
Tak terkecuali sarikat butuh dan pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Jogja. Mereka berharap UMP 2024 benar benar dipertimbangkan untuk kehidupan layak dan sejahtera para pekerja.
Dari MBPI Jogja mengusulkan agar upah minimum UMP 2024 disesuaikan dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan jika usulan tidak dipenuhi maka DIY berpotensi menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa
Berdasarkan survei KHL DIY Oktober 2023 UMK di masing-masing kabupaten/kota yakni, Sleman Rp4,09 juta, Bantul Rp3,7 juta, Kulonprogo Rp3,59 juta, Gunungkidul Rp3,16 juta, Kota Jogja Rp4,13 juta.
Selain menetapkan KHL sesuai survei, MPBI juga berharap agar pemerintah Gubernur DIY tidak menggunakan UU Cipta Kerja dan turunannya dalam penetapan UMK, Gubernur DIY mengalokasikan lebih banyak APBD dan Danais untuk program-program kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, buruh juga akan kembali mengalami defisit ekonomi, dan tidak bisa memenuhi standar hidup layak. Pendapatan buruh DIY juga tidak bisa mengimbangi kenaikan harga rumah, sehingga makin sulit bisa memiliki rumah.
“Buruh di DIY tidak mampu mengikuti harga rumah, sehingga mempunyai rumah sendiri menjadi semakin mirip fatamorgana. Daya beli buruh tidak akan meningkat secara signifikan, sehingga memperlambat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ucapnya Irsad Ade Irawan.
BACA JUGA:Begini Nasib si Shio Naga di Tahun Naga 2024, Dapatkah Keberuntungan Berlipat Ganda?
Dari sarikat pekerja juga melakukan sebuah survei kaitan KHL. Dari hasil survei angka KHL se DIY Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman, Kota Jogja pada Oktober 2023 lebih tinggi dari UMK se DIY.
Adapun survei ini dilakukan untuk mengetahui berapa nilai besaran upah yang harus diterima buruh untuk dapat memenuhi KHL, untuk mengetahui berapa jumlah total harga riil komponen dan jenis KHL, dan untuk mengetahui apakah upah minimum kabupaten/kota se DIY cukup untuk memenuhi KHL.