TENTANGKITA.CO – Setidaknya ada 161 perusahaan yang disebut sebagai penyebab atau sumber polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya atau Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) versi KLHK.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menjatuhkan sanksi kepada 11 entitas industri dari 161 perusahaan tersebut yang disebut sebagai salah satu penyebab atau sumber polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Menurut Menteri LHK, Siti Nurbaya, pemberian sanksi terhadap sumber polusi udara di Jabodetabek tersebut merupakan bentuk penegakan hukum di lapangan.
Siti Nurbaya mengungkapkan sejumlah sumber yang berkontribusi dalam penurunan kualitas udara di Jabodetabek, antara lain, kendaraan bermotor sebesar 44 persen, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 34 persen, rumah tangga, pembakaran, dan lain-lain.
Menteri LHK mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap sekitar 351 industri, termasuk PLTU dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan berhasil mengidentifikasi 161 sumber pencemaran yang akan diperiksa di enam stasiun pemantauan kualitas udara.
BACA JUGA: Pendaftaran DTKS DKI Jakarta 2023 Secara Online Kalau Sudah Dibuka: Kunjungi dtks.jakarta.go.id
“Kami telah melakukan indentifikasi kira-kira 161 yang akan kita periksa di enam titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh peralatan yang ada di kementerian,” ungkap Siti seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin 28 Agustus 2023.
Menteri KLHK menegaskan lokasi yang konsisten masuk kategori udara tidak sehat berada di Sumur Batu, Bantar Gerbang ada 120 unit usaha. Lubang Buaya 10 unit usaha, Tangerang 7 unit usaha, Tangerang Selatan 15 entitas usaha, dan Bogor 10 entitas usaha.
“Sampai dengan tanggal 24 (Agustus) dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4 sampai 5 minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan,” ujar Siti Nurbaya.
Pada kesempatan yang sama, Siti menambahkan Presiden Jokowi meminta KLHK tegas dalam kebijakan dan operasi lapangan. Termasuk pengetatan terhadap penerapan uji emisi.
“Ini tentu dalam konteks kementerian LHK terkait penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain, dan juga uji emisi kendaraan yang harus ketat,” katanya.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas meminta jajarannya untuk melakukan upaya peningkatan kualitas udara di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan berbasiskan pada kesehatan.
BACA JUGA: KJP Plus September 2023 Cair Tanggal Berapa? Disdik Jakarta Sebut Kisi-kisinya
Kepala Negara juga meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengambil langkah tegas dalam penanganan tersebut.
TEKNIK MODIFIKASI CUACA
Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran serta uji emisi kendaraan, kata Menteri LHK, pemerintah juga melakukan teknik modifikasi cuaca (TMC).
TMC yang salah satunya dilakukan pada tanggal Minggu (27 Agustus 2023) ini, papar Siti, membutuhkan awan dan syarat klimatologi tertentu.
“Mulai hujan kan di Bogor jam kira-kira jam 05.33 menit ya, kita KLHK mengikuti terus perkembangan-perkembangannya. Dan, dalam record-nya KLHK, setelah hujan itu pada jam 15.30 [WIB] dari angka ISPU 97 untuk PM 2,5 itu pada jam 18.30 [WIB] angkanya drop menjadi 29. Artinya, kualitas udaranya jadi baik,” kata Menteri Siti Nurbaya.
Selanjutnya, di Bogor Tanah Sareal, itu pada jam 16.00 [WIB] juga terjadi penurunan dari angka 87 menjadi angka di 13.
BACA JUGA: Belum Terjawab KJP Plus Bulan September 2023 Kapan Cair: Yang Resmi Cuma dari P4OP dan Disdik DKI
“Jadi, artinya memang seperti saya pernah bilang bahwa kalau pencemaran udara itu naik ke udara lalu berputar-putar di situ saja kan jadi susah, tapi ketika dia tercuci memang jadi baik,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan ujicoba TMC mikro menggunakan mist generator di Gedung Pertamina, Jalan Merdeka Timur dan secara mobile di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) – Gerbang Pemuda – Asia Afrika – Sudirman Thamrin, Jakarta.
“Ada lagi yang namanya tirai air. Tirai air itu sirkulasi air, tetapi perlu dipasang di teras-teras gedung-gedung besar yang menghadap ke ruang publik. Jadi kalau sirkulasi airnya terus kayak air mancur, tapi terus-terusan begitu ya, namanya pakai tirai begitu, itu juga akan memberikan uap air sebetulnya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi,” ujar Siti.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan bersama seluruh elemen masyarakat menggalakkan penanaman pohon untuk menyerap karbondioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen (O2) sekaligus mengurangi polusi.
“Ini sesuatu yang sangat baik, jadi sekaligus kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, pegawai pemerintah, pemerintah, kemudian masyarakat, rumah tangga, itu kita bicara cinta lingkungan. Jadi kita menanam pohon sedapat-dapatnya, nah sehingga bisa memberikan kesejukan,” ujarnya.
BACA JUGA: Rangking 10 Kota Paling Berpolusi di Indonesia: Depok Nomor Wahid (28 Agustus 2023)
Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung kebijakan peningkatan kualitas udara di Jabodetabek yang diambil pemerintah pusat.
Langkah itu antara lain dengan menyemprotkan air dari gedung di lantai paling atas untuk penyemprotan water mist gitu, sehingga bisa mengurangi polusi secara serentak.
“Tahapannya adalah saya konsentrasi dulu terhadap gedung-gedung milik pemerintah DKI, gedung balai kota, gedung kantor wali kota, dinas-dinas sambil memproses, mensosialisasikan gedung-gedung milik swasta dan pemerintah pusat maupun BUMN,” ujar Heru seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.
Selain itu, kata Heru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mempercepat transisi menuju kendaraan listrik, salah satunya bus Transjakarta.
“Tadi diminta untuk menambah tahun depan 2024, namun kami sedang hitung kemampuan dari APBD DKI. Dan, tentunya tadi saya sampaikan di dalam rapat saya juga minta kepada pemerintah daerah lainnya, di misalnya Bogor, Bekasi, Depok untuk turut serta juga membeli kendaraan listrik, artinya tidak semata-mata DKI saja,” kata Heru.