TENTANGKITA.CO – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2024 di level 5,2 persen dan inflasi 2,8 persen.
Hal itu diungkap Presiden Jokowi saat menyampaikan beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024.
“Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen,” kata Presiden Jokowi di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.
Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi itu, menurut Presiden Jokowi, stabilitas ekonomi makro harus tersebut terjaga.
“Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural,” ujarnya.
Pemerintah juga mematok asumsi inflasi berada di kisaran 2,8 persen. Presiden Jokowi menerangkan bahwa peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal.
Selain itu pemerintah juga akan menjaga koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kemudian rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15 ribu per dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.
“Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 80 Dolar AS per barel. Sementara, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan peran penting dan strategis APBN dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.
“Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional,” ungkap Presiden Jokowi.
Selanjutnya, menurut Kepala Negara, agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan.
“Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental,” kata Presiden Jokowi.