TENTANGKITA.CO – Kapan kebijakan bekerja dan sekolah dari rumah di wilayah DKI Jakarta akan berlaku?
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) kapasitas 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai 28 Agustus hingga 7 September.
Adapun kebijakan WFH dan PJJ itu berkaitan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean. “Khusus untuk KTT kita mulai. Di DKI, saya minta Pak Sekda mulai uji coba 28 Agustus untuk WFH dan WFO, 50-50 persen,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Baca Jug: Pakar UGM: Cuaca Musim Kemarau Picu Tingginya Polusi Udara, Ini Penjelasannya
Pemprov DKI juga menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa yang bersekolah di Ibu Kota, 50 persen PJJ dan 50 persennya luring di sekolah.
“Terkait nanti dengan KTT ASEAN Pemda DKI karyawannya WFH dan WFO 50 persen-50 persen. Sekolah nanti juga sama,” ujar Heru.
Sementara, bagi karyawan swasta, kebijakan WFH sifatnya hanya imbauan. “Untuk imbauan yang swasta silahkan saja pemilik masing-masing (yang memutuskan),” kata Heru.
Sementara itu, untuk menekan polusi udara, Pemprov DKI Jakarta mengkaji efektivitas sistem 4 in 1 yang diharapkan dapat mengurangi kuantitas mobil yang melintas di Jabodetabek.
“Iya, (usulan 4 in 1) nanti dibahas, sekitar dua minggu lagi (pembahasan itu digelar),” kata Heru.
Sebagai upaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta, Heru mengimbau warga Jakarta dan sekitarnya untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum seperti KRL, TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
Baca Juga: Waduh, Kualitas Udara di Jabodetabek Tidak Sehat, Jokowi Sebut Biang Keroknya
Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan penerapan sistem 4 in 1 untuk mobil yang melintas di Jabodetabek guna mengurangi polusi udara yang dalam beberapa hari terakhir terus memburuk.
“Dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, dan Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai polusi udara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).