TENTANGKITA.CO– Meski mendapat sejumlah protes, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan.
Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan ini tercatat bernomor 17 Tahun 2023 dan salinannya sudah diterbitkan pada laman Kementerian Sekretariat Negara.
Undang-Undang yang masih menjadi pro kontra tersebut telah ditandatangani Jokowi pada Selasa 8 Agustus 2023.
“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian tulis aturan itu dikutip dari PMJNews.com, Rabu 9 Agustus 2023.
Baca Juga: Saldo Tak Kunjung Bertambah, Ini Sebab KLJ Tahap 2 2023 Cair Lebih Lama Dari Prediksi
Setelah pengesahan, nantinya akan ada aturan pelaksana dari UU Kesehatan tersebut dan dijangka waktu paling lama setahun.
Dengan berlakunya Omnibus Law UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sejumlah UU pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Baca juga: INFO KJP Plus Tahap 1 Agustus 2023 Akhirnya CAIR, Ini Pengumuman Disdik
UU yang tidak berlaku lagi di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62361)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325)