TENTANGKITA.CO – Di balik sukses Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, ternyata, banyak peran serta tokoh politik dari berbagai negara.
Menguti naa.gov.au, di sana dituliskan pada tanggal 17 Agustus 1945, pasukan nasionalis Indonesia secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia setelah hampir 350 tahun berada di bawah kekuasaan Belanda.
Lima tahun revolusi dan permusuhan militer dengan pendudukan Belanda terjadi. Sebagai hasil dari intervensi Inggris dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesepakatan antara Belanda dan Indonesia tercapai pada 2 November 1949. Republik Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan tanpa syarat pada tanggal 27 Desember 1949.
BACA JUGA: Info Di Balik Kemerdekaan RI dan Ini Hasil Penelitian Belanda
Salah satu negara yang berperan itu adalah Australia. Dalam naa.gov.au, Pemerintah Australia mengklaim memainkan peran penting dalam negosiasi diplomatik selama periode ini, dengan Menteri Luar Negeri, Herbert Vere Evatt, yang menaruh minat besar pada perkembangan di Indonesia.
Sosok Herbert Vere Evatt
Herbert Vere Evatt, pria kelahiran 30 April 1894, di East Maitland, New South Wales dan meninggal 2 November 1965, Canberra, Wilayah Ibu Kota Australia, menurut britannica.com, adalah seorang negarawan, hakim, dan penulis hukum Australia.
Dia anggota penting dalam pemerintahan Partai Buruh dari tahun 1941 hingga 1949 dan menjadi pemimpin partai (1951-60).
Dia mendukung pandangan kontroversial yang mendukung hak Partai Komunis Australia untuk tetap eksis dan kemerdekaan yang lebih besar dari Britania Raya serta keberpihakan kepada negara-negara demokrasi yang lebih kecil, terutama Asia.
BACA JUGA: Jelang HUT KEMERDEKAAN: Presiden dan Wapres Diculik
Setelah meraih prestasi akademis yang cemerlang di University of Sydney, Evatt menjabat sebagai anggota legislatif New South Wales dari tahun 1925 hingga 1930.
Dia menghabiskan 10 tahun (1930-40) sebagai hakim di pengadilan tinggi Australia dan kemudian memasuki dunia politik sebagai perwakilan federal.
Diangkat sebagai jaksa agung dan menteri luar negeri ketika Partai Buruh kembali berkuasa pada tahun 1941, ia mengupayakan suara yang lebih besar untuk Australia dalam keputusan militer Sekutu di Pasifik.
Yakin Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat penting bagi keamanan Australia, ia membantu menulis piagam PBB, memimpin delegasi Australia ke majelis tersebut (1946-48), dan menjabat sebagai presiden Majelis Umum (1948-49).
BACA JUGA: Kapan Indonesia Merdeka, (Ternyata) Ini Sikap Tengil Belanda
Dalam hubungannya dengan PBB, dia adalah juru bicara yang gigih untuk hak-hak negara kecil.