TENTANGKITA.CO – Kecurangan orang tua murid dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi mendapat perhatian dari Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
Perilaku orang tua demi memasukkan anak ke sekolah favorit seperti, menurut Muhadjir Effendy, merupakan bentuk pengajaran perilaku koruptif kepada sejak buat hati mereka.
Menurut dia, kalau sejak awal peserta didik sudah diajarkan perilaku itu, mereka berpotensi menjadi calon korupor.
“Mestinya orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, ya itu nanti jadi calon koruptor itu,” ujar Muhadjir kepada wartawan, Kamis 13 Juli 2023.
BACA JUGA: Ingat Aturan Baru KJP Bulan Agustus 2023 yang Diprediksi Cair Awal Bulan
Muhadjir Effendy mengingatkan para orang tua tentang pelajaran moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak.
“Jadi harus diingat orang tuanya, bahwa pertama ya harus tanamkan kepada anaknya adalah pendidikan moral. Kalau anaknya sudah sejak awal diajari ketika masuk sekolah pun sudah dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anaknya nanti?” tanya Menko Muhadjir Effendy.
Untuk itu, menurut Menko Muhadjir Effendy, pemerintah daerah seharusnya menyusun perda untuk menindak tegas tindakan curang tersebut. Dia menilai ini akan menjadi solusi agar PPDB tidak terjadi kecurangan.
Menurut dia, pemerintah daerah memilik tanggung jawab untuk mengatasi dan menindak ecurangan-kecurangan dengan penindakan yang jelas.
“Kenapa? karena pendidikan itu sudah urusan konkuren bukan urusan absolut, wewenangnya di tangan pemerintah daerah, jadi kalau kecurangan itu dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, ini yang akan semakin parah nanti,” katanya.
BACA JUGA: Jumlah Penerima KJP Bulan Agustus 2023 Bisa Bertambah? Cek Penerima di kjp.jakarta.go.id
PPDB DKI JAKARTA
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta memastikan PPDB 2023 di DKI Jakarta yang selesai Selasa 11 Juli 2023 berjalan lancar.
Pasalnya, selama proses PPDB berlangsung, aduan-aduan yang masuk melalui posko luring, call center, maupun media sosial PPDB di tingkat sekolah, tingkat Suku Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan telah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Purwosusilo, memastikan proses PPDB ada layanan pengaduan dan pendampingan di setiap sekolah.
“Kami juga siapkan laptop atau PC jika ada orang tua calon siswa yang kesulitan proses PPDB, sehingga semua prosesnya lancar. Selain itu, setiap laporan atau aduan yang masuk telah kami tindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada,” kata Plt Kepala Disdik DKI Purwosusilo, Kamis 13 Juli 2023.
Jika posko luring, call center sekolah atau Suku Dinas Pendidikan tidak memiliki akses atau wewenang menyelesaikan permasalahan dari masyarakat atau pelapor, maka akan dikoordinasikan posko Disdik DKI untuk mencari solusi.
“Selama proses PPDB juga dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara teratur antara bidang persekolahan dan satuan pendidikan. Monev dijalankan sebagai wadah untuk saling menginformasikan kondisi terbaru PPDB yang perlu diketahui oleh seluruh Satuan Pendidikan,” ujarnya seperti dilansir beritajakarta.id.
Proses PPDB di DKI Jakarta berlangsung mulai tanggal 10 Mei 2023 untuk proses prapendaftaran dan pengajuan akun, sedangkan pemilihan sekolah dimulai pada tanggal 12 Juni-11 Juli 2023 untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
Selama proses PPDB berlangsung, Disdik DKI menyediakan layanan informasi dan aduan di media sosial, website, posko luring sebanyak 12 posko dan call center yang bisa diakses oleh masyarakat.***