TENTANGKITA.CO – Pondok Pesantren Al Zaytun kembali menjadi sorotan setelah beredar beberapa video pendek tentang kegiatan dan pandangan keagamaan dari sosok pimpinannya, Panji Gumilang.
Sebenarnya, Pondok Pesantren atau Ma’had Al Zaytun (MAZ) yang berlokasi di Gantar, Indramayu, Jawa Barat, dan sosok Panji Gumilang sudah memunculkan kontroversi sejak dua dekade lalu.
Bahkan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah melakukan kajian dan kunjungan langsung untuk mengetahui pandangan keagamaan dan kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun dan sosok Panji Gumilang.
Meski begitu, terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara hasil kunjungan petinggi Kemenag dan rekomendasi dari tim bentukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
Rekomendasi Tim Khusus MUI
MUI membentuk tim peneliti khusus untuk mengungkap sederet fakta dan temuan pada 2002 yang terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaytun.
BACA JUGA: Ini Cara Persiapkan Dana Pendidikan Anak dengan Metode Syariah, Ayah Bunda Penting Nih
Tim bentukan Majelis Ulama Indonesia itu bekerja selama empat bulan dengan melakukan kajian pustaka dan mendokumentasikan semua sumber yang dapat memberikan informasi komprehensif tentang sejarah, latar belakang berdirinya dan sistem pendidikan Pondok Pesantren Al Zaytun.
MUI memandang kontroversi Al Zaytun berkaitan dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahami.
Berikut temuan tim peneliti bentukan Majelis Ulama Indonesia pada 2002 seperti dilansir laman mui.or.id:
- Ditemukan indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara MAZ) dengan organisasi NII KW IX, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan
- Terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktikkan organisasi NII KW IX. Seperti mobilisasi dana yang mengatasnamanakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Alquran yang menyimpang dan mengafirkan kelompok di luar organisasi mereka
- Ditemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, sebagaimana dimuat dalam majalah Al-Zaytun.
- Persoalan Pondok Pesantren Al Zaytun terletak pada aspek kepemimpinan yang kontroversial (AS Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan) yang memiliki kedekatan dengan organisasi NII KW IX
- Ada indikasi keterkaitan sebagian koordinator wilayah yang bertugas sebagai tempat rekrutmen santri Pondok Pesantren dengan organisasi NII KW IX
BACA JUGA: AWAS!! Ini Akibatnya Kalau Lolos UTBK-SNBT 2023 Tapi Tak Jadi Diambil, Jangan Sampai Terjadi
Berdasarkan sejumlah temuan itu, MUI merekomendasikan beberapa usaha lebih lanjut oleh Pimpinan Harian MUI:
- Memanggil pimpinan Pondok Pesantren untuk dimintai klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat dari envestigasi Tim Peneliti MAZ MUI
- Dikarenakan persoalan mendasar Pondok Pesantren terletak pada kepemimpinannya, diharapkan Pimpinan Harian MUI dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk membenahi masalah kepemimpinan di Pondok Pesantren
- Pimpinan Harian MUI perlu mengambil keputusan yang sangat bijak dan arif menyelamatkan pondok pesantren Al-Zaytun dengan berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umat.
Pandangan Menteri Agama (ketika itu) Suryadharma Ali
Sekitar 10 tahun setelah adanya rekomendasi tim peneliti Pondok Pesantren Al Zaytun, pada 2012 ternyata Menteri Agama ketika itu Suryadharma Ali justru memiliki pandangan yang berbeda.
Menurut Suryadharma Ali, Pondok Pesantren Al Zaytun bukan sebagai sarana pendidikan garis keras atau radikal.
Bahkan, menurut Menag era pemerintahah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, MAZ sangat tepat dijadikan tempat percontohan pengelolaan pendidikan yang asri dan ramah dengan lingkungan.
“Pondok pesantren ini jauh dari kesan penganut Islam garis keras, apalagi tadi kita disuguhi dengan penyajian musik yang beraneka ragam baik dari jenis maupun syairnya,” kata Menag saat bersilaturahmi di Ponpes Al Zaytun, Haurgeulis, kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu siang 25 Maret 2012 3 seperti dilansir laman Kemenag.
Menag saat itu didampingi oleh Indah Suryadharma Ali, Dirjen Pendidikan Islam Nur Syam, serta pejabat Kemenag dan fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Menag ketika itu, kesan yang sampaikan di media salah jika pesantren Al Zaytun terdapat aliran keras, apalagi ada ideologi bahwa pesantren ini ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII.
“Saya pun banyak ditentang bahwa kunjungan saya cuma sebentar di Al Zaytun. Saya bilang pada mereka jangan mengoreng-goreng bahwa Al Zaytun aliran keras, dan saya juga memberi tahu kepada ulama bahwa semua itu salah,” tandasnya.
Suryadharma Ali justru menilai Pondok Pesantren Al Zaytun merupakan pondok pesantren yang luar biasa di mana santrinya diajarkan semua ilmu pengetahuan. Banyak tokoh-tokoh dari PPP yang anaknya sekolah di Al Zaytun.
BACA JUGA: Info Terbaru KJP Plus Bulan Juli 2023 Kapan Cair: Simak 3 Prediksi Tanggal Penyaluran Bulan Ini
“Kasihan alumni Al Zaytun yang ingin mencari kerja. Alhamdulilah sekarang image negatif sudah sirna, orangtua yang menyekolahkan anaknya berterima kasih kepada saya,” kata Suryadharma Ali yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum PPP.
Dia kemudian menyarankan agar Pondok Pesantren Al Zaytun lebih membuka diri bagi masyarakat dan ulama sehingga lebih dirasakan manfaat keberadaan Ponpes dalam memberikan sumbangsihnya bagi bangsa.
“Dengan lebih terbuka, maka masyarakat akan lebih mengetahui bahwa Al Zaytun bukanlah seperti yang diduga selama ini, yaitu tempat ajaran ekstrem. Di sini selain ilmu agama, justru banyak penelitian tentang pertanian, peternakan yang berguna bagi masyarakat. Juga tak kalah penting juga ditanamkan komitmen terhadap NKRI,” katanya.
Suryadharma Ali juga mengusulkan agar pesantren ini menjadi tuan rumah penyelenggaran halaqah alim ulama pondok pesantren.
Menurut dia, dengan adanya halaqah, maka para kiai bisa menimba ilmu tentang pengelolaan ponpes modern seperti Al Zaytun.
“Kita bisa lihat penataan bangunan dengan lingkungan yang asri dan akrab dengan lingkungan, dari situ muncul inspirasi dan motivasi para alim ulama agar mengelola pendidikan lebih baik dari sekarang,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut Pemimpin Ponpes Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang menyatakan siap menyelenggarakan halaqah alim ulama, dengan tema khusus ketahanan pangan bagi Indonesia.
“Kalau halaqah soal halal dan haram, itu sudah biasa, dan sering dilakukan. Mari para alim ulama berpikir agar bangsa ini terselamatkan dari ancaman krisis pangan. Kami tegaskan bahwa kami siap terbuka kepada umat Islam Indonesia, dan siap menyelenggarakan halaqah ketahanan pangan,” kata Panji Gumilang.
Lantas bagaimana pandangan Kemenag dan MUI terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun dan Panji Gumilang saat ini? Apakah tetap dengan kesimpulan yang dulu atau sudah berubah?