TENTANGKITA.CO – SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi), Menteri BUMN Erick Thohir punya speed tinggi dalam membenahi perusahaan pelat merah termasuk untuk membereskan kasus korupsi.
Kasus korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia, Asabri, Jiwasraya, dan PT Waskita Karya menjadi contoh bahwa Erick Thohir tidak mau main-main dengan praktik kongkalingkong yang menimbulkan kerugian negara.
Belakangan juga terdengar kasus korupsi di beberapa perusahaan dana pensiun di milik BUMN yang mencapai triliunan rupiah. Begitu juga dengan kasus gadai emas di PT Aneka Tambang.
Bahkan, Erick Thohir langsung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk memberesi beberapa praktik curang di perusahaan milik negara.
“Kami konsisten lakukan bersih-bersih ini. Tetapi kalau memang tetap ada oknum-oknum yang terkena, ya tentu itu bagian dari bersih-bersih,” begitu suatu kali Erick Thohir berkata di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 25 Mei 2023..
Kinerja Erick Thohir, termasuk upaya bersih-bersih di beberapa perusahaan pelat merah, tergambar dari kenaikan laba BUMN yang mencapai Rp303 triliun pada 2022. Negara pun menerima dividen Rp80 triliun.
“Kami terus optimis untuk memperbaiki kinerja BUMN, di mana kalau hasil tahun kemarin bisa kontribusi kepada negara Rp80 triliun (dalam bentuk dividen), justru tahun 2023 ini saya tidak mau kendorkan. Saya minta seluruh BUMN, targetnya kalau bisa ya (minimal) Rp 80 triliun juga, jangan turun lagi,” kata Erick Thohir.
Dalam waktu dekat, Erick Thohir memiliki tantangan yang tidak mudah yakni harus membereskan BUMN yang berhubungan langsung masyarakat yakni PT Perkebunan Nusantara atau PTPN dengan PTPN III sebagai holding.
TIGA SUBHOLDING PERKEBUNAN
Nah, PTPN III memiliki rencana untuk membentuk tiga subholding di perusahaan perkebunan pelat merah. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN pun mendukung aksi korporasi tersebut.
Menurut rencana, tiga subholding yang akan dibentuk adalah Sinergi Gula Nusantara untuk industri gula, Palm Co untuk subhodling kelapa sawit dan Supporting Co yang mengurusi komoditas selain gula dan sawit.
Rencana aksi korporasi tersebut jelas bakal berdampak besar terhadap perusahaan perkebunan pelat merah. Sinergi perusahaan sejenis dalam subholding itu tentu diharapkan dapat memicu dan memacu kinerja BUMN.
Namun, pastinya bukan pekerjaan mudah untuk merealisasikan niat baik itu. Kita membaca di media massa dan media sosial, banyak permasalahan baik di internal perusahaan maupun di lapangan yang mesti dituntaskan.
Sebagai contoh, dari pemberitaan kompastv.com, ada persoalan menyangkut sengketa aset dan lahan dengan masyarakat sekitar kebun di Pematangsiantar, Sumatra Utara.
Belum lagi ada tudingan bahwa pembentukan subholding Sinergi Gula Nusantara (SGN) sejatinya adalah privatisasi industri pangan ke sektor swasta yang tidak sejalan dengan konstitusi kita.
TANTANGAN INTERNAL
Di internal perusahaan, pekerjaan rumah atau PR besar dari keinginan membentuk subholding PTPN adalah bagaimana menyelaraskan budaya kerja dari masing-masing perusahaan, terutama di Supporting Co.
Kita tahu, sebagai perusahaan, PTPN yang tersebar di berbagai wilayah sudah berbisnis dengan budaya kerja masing-masing dalam ukuran puluhan tahun. Pasti bukan pekerjaan mudah untuk menciptakan sebuah budaya kerja baru di bawah bendera Supporting Co.
Sayangnya, di tengah tantangan besar malah ada kerikil yang berpotensi jadi batu sandungan di internal PTPN III sehingga rencana besar membentuk subholding perkebunan bisa tersendat-sendat.
Belakangan di media sosial dan juga dalam pemberitaan media online muncul pejabat di PTPN III melakukan flexing yang sering diartikan sebagai pamer kekayaan. Dalam satu tayangannya, tvonenews.com menulis artikel Pejabat PTPN III Medan Tengku Rinel Pamer Moge Harley Davidson, Harta Kekayaan Capai Miliaran Rupiah.
Tindakan Tengku Rinel tersebut sontak mendapatkan komentar negatif dari berbagai kalangan yang kemudian mengaitkan dengan rencana besar pembentukan subholding di bawah PTPN III.
Flexing dan juga perbincangan di media sosial tentu tidak bisa dianggap remeh. Beberapa kasus belakangan ini memperlihatkan bahwa desakan yang datang dari media sosial memiliki daya hancur yang tidak boleh dianggap sepele.
Sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN, Erick Thohir tentu harus memberi perhatian khusus terhadap kondisi di internal PTPN III agar rencana pembentukan subholding perkebunan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar.
Erick Thohir harus memastikan bahwa pembentukan tiga subholding Sugar, Palm Co, dan Supporting Co berada di jalan dan orang yang benar. Dengan begitu, aksi bersih-bersih Menteri BUMN yang digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden akan semakin memberikan bukti nyata, bukan sekadar slogan.