TENTANGKITa.CO – Pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan telur untuk 3 bulan selama Ramadan dan Idulfitri 2023.
Menurut Menteri Koordinator bidang Perkekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, memasuki periode bulan Ramadan dan Idulfitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan.
Untuk mengantisipasi hal itu, Pemerintah akan merancang langkah untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
Salah satunya adalah pemerintah akan melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi.
“Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan,” ungkap Menko Airlangga seperti dilansir laman Kemenko Perekonomian pada 5 Maret 2023.
Hal itu disampaikan oleh Menko Airlangga Hartarto secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu 5 Maret 2023.
Selain beras, pemerintah bakal mengucurkan bansos berupa telur dan ayam.
“Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan.”
Pemerintah tetap waspada dan antisipatif serta terus memperkuat ketahanan domestik dalam mencermati kondisi perekonomian global saat ini.
Pertumbuhan ekonomi global sendiri diproyeksikan oleh IMF akan melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada tahun 2023.
Melalui bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter seperti Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diharapkan mampu memberikan kepastian.
BACA JUGA: Info Terbaru dari Dinsos DKI Soal Kapan KPDJ, KAJ, dan KLJ 2023 Cair, Masih Menunggu Ternyata
Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta peningkatan investasi sebagai bagian dari strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ketahanan sektor eksternal juga menjadi perhatian Pemerintah terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi terutama dari inflasi impor yang saat sekarang terutama dari harga-harga energi.
“Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting. Dan sekali lagi Pemerintah dalam pengaturan Devisa Hasil Ekspor ini sedang merevisi PP nomor 1 tahun 2019,” ungkap Menko Airlangga.
Sinergi dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID dalam mengendalikan Volatile Food (VF) di tengah peningkatan Administered Prices (AP) juga telah menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022 yang masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51%
BACA JUGA: KAJ, KPDJ, KLJ 2023 Cair Hari Ini?: Simak Dulu Penjelasan Dinsos DKI
Agenda GNPIP sejak tahun 2022, menurut Menko Airlangga, telah berjalan secara baik sehingga Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan.
“Program penguatan sektor pertanian antara lain untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, kemudian DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan,” ungkap Menko Airlangga.
Penguatan sektor pertanian juga dilakukan dengan kemudahan akses pembiayaan untuk peningkatan produksi pertanian seperti melalui program KUR Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) dan KUR Super Mikro.
Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023 dan 2024.
“Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga. Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi,” tegas Menko Airlangga.***